BABEL.PUSARAN.ONLINE-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendorong semakin kuatnya keterlibatan Kementerian Hukum dalam membangun koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran perspektif hukum dinilai dapat memberikan nilai tambah dalam proses perumusan kebijakan serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang semakin tertib dan berkepastian hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Senin (17/8), menyampaikan dukungan terhadap Proyek Perubahan mengenai Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda yang diinisiasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto.
Menurut Johan, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan koordinasi yang semakin komprehensif. Dalam konteks tersebut, Kementerian Hukum dapat mengambil bagian melalui kompetensi kelembagaan di bidang regulasi, pembinaan hukum, serta pelayanan hukum.
“Keberadaan Kementerian Hukum dalam ruang koordinasi pimpinan daerah akan memperkaya proses pengambilan kebijakan, terutama dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan keselarasan regulasi. Kami di Bangka Belitung siap mendukung penguatan kolaborasi tersebut,” ujar Johan.
Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkum Babel selama ini telah menjadi mitra pemerintah daerah dalam berbagai agenda hukum, salah satunya melalui fasilitasi pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Proses tersebut menjadi instrumen penting agar produk hukum yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara efektif.
Selain bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi lintas instansi juga diperlukan untuk merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Karena itu, menurut Johan, keterlibatan Kementerian Hukum dapat diarahkan sebagai penguatan atas mekanisme koordinasi yang telah berjalan, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian.
“Yang ingin dibangun adalah pola kerja yang saling melengkapi. Kanwil Kemenkum Babel dapat memberikan masukan dari aspek hukum, sementara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda tetap menjalankan kewenangan masing-masing. Dengan komunikasi yang intensif, berbagai kebijakan strategis dapat dipersiapkan dengan lebih matang,” lanjutnya.
Penguatan hubungan kelembagaan tersebut turut mendukung komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kualitas pelayanan. Upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga terus diarahkan agar memberikan dampak nyata, baik di lingkungan internal maupun dalam pola kemitraan dengan pemangku kepentingan.
Johan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari pemenuhan administrasi semata, tetapi juga dari kemampuan organisasi menghadirkan manfaat melalui pelayanan, koordinasi, dan penyelesaian kebutuhan hukum masyarakat.
“Semangat menuju WBBM harus tercermin dalam kualitas kerja dan hubungan kelembagaan yang semakin baik. Kami ingin kolaborasi yang dibangun mampu memberikan manfaat langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan hukum di Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Babel akan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah, mendukung penanganan berbagai agenda strategis, serta menghadirkan kepastian hukum yang semakin dirasakan masyarakat.(***)
