BABEL PUSARAN ONLINE-Realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2025 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Lesunya sektor pertambangan disebut menjadi penyebab utama menurunnya capaian investasi daerah.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total realisasi investasi gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2025 tercatat sebesar Rp10,3 triliun atau masih jauh di bawah target yang dipatok sebesar Rp17,2 triliun.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Bangka Belitung, APINDO Babel, Nuradi Wicaksono, S.H., M.B.A mengakui bahwa pengembangan investasi dan usaha di Provinsi Babel ditemukan banyak tantangan. Selain karena kondisi Bangka Belitung yang adalah daerah kepulauan, mengandalkan distribusi melalui udara sedangkan transportasi laut tergantung cuaca serta fasilitas pelabuhan yang belum memadai, tetapi kendala serius yang ditemukan adalah banyaknya regulasi baru serta biaya-biaya tambahan.
“Fokus dan perhatian utama khususnya di regulasi. Bagaimana tingkat keperecayaan terhadap aturan yang diterbitkan, kami harapkan bisa memperkuat dan memberikan sebuah kepastian keberlangsungan dunia usaha. Kami tidak minta berlebihan juga,” ungkap Nuradi saat podcast di media negeri laskar pelangi.
Menurut Nuradi pemerintah harus memberikan keyakinan bahwa regulasi dan aturan harus memberikan nilai kepastian, tingkat kepercayaan investor dan pengusaha. Lebih lanjut Nuradi merinci beberapa aturan baru yang dialami oleh para pengusaha seperti kewajiban menggelar RPUS di hadapan notaris. Selain itu laporan pajak wajib menggunakan tenaga yang terverifikasi. Hal ini membutuhkan biaya tambahan.
“Setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan pajak. Dan laporan pajak wajib dibuat oleh SDM yang terverifikasi. Perusahaan memberikan biaya pendidikan dan pelatihan. Setelah diberikan pendidikan, pegawainya resgin. Sehingga kita harus menggunakan konsultan pajak. Ini butuh biaya tambahan. Dan sudah menjadi biaya rutin tahunan. Selain itu setiap tahun perusahaan wajib lakukan rups di hadapan notaris. Ini membutuhkan biaya tambahan,” jelas Nuradi.
Nuradi menambahkan persoalan pajak pun menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha ketika pemerintah mencari peluang pungutan dan obyek pajak baru.
“Bicara pajak saya ngeri ngeri sedap. Selain sekarang sudah banyak pajak, ada juga pajak pajak yang baru. Pajak pelaku umkm,” ungkap Nuradi.
Menurut Nuradi, Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung selalu masuk dalam kategori lima besar di Indonesia. Peningkatan UMP setiap tahun juga menjadi bahan pertimbangan dan tantangan pengembangan investasi di Bangka Belitung.
“Salah satu pertimbangan investasi adalah biaya SDM. Peningkatan UMP bukan sekedar upah tetapi akan berpengaruh pada biaya turunan lainnya seperti BPJS, THR. Ini membutuhkan biaya tambahan. Karena itu, kenaikan UMP harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah,” harap Nuradi.
Menurut Nuradi salah satu yang bisa menggerakan sektor ekonomi adalah inestasi. Dan ini perlu terobosan untuk melakukan promosi, expo terkait potensi dan sumber daya yang ada di Bangka Belitung. Selain promosi dan expo perlu adanya kebijakan-kebijakan insentif serta relaksasi investasi.
“Pemerintah perlu menggandeng pengusaha lokal, karena yang mengerti bagaimana membuat suasan hati investor yakin untuk berinvestasi. Selain itu perlu ada terobosan dalam periode waktu tertentu selama tiga sampai lima tahun, diberikan kelonggaran kepada investor sampai invertor memiliki potensi penghasilan baru dikenakan pajak dan biaya biaya lainnya,” ungkap Nuradi.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya PTSP Babel Ermedi, mengatakan sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung investasi di Bangka Belitung justru mengalami penurunan cukup tajam.
“Target investasi kita pada 2025 sebesar Rp17,2 triliun, sementara realisasinya baru mencapai Rp10,3 triliun. Angka tersebut merupakan gabungan antara PMA dan PMDN,” kata Ermedi saat ditemui di Pangkalpinang, Senin (29/6/2026)
Menurutnya, penurunan investasi mulai terlihat sejak Triwulan III hingga Triwulan IV tahun 2025. Kondisi tersebut terutama dipicu oleh melemahnya investasi di sektor primer, khususnya pertambangan.
“Kalau dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024, investasi di sektor pertambangan mengalami penurunan cukup besar, bahkan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Padahal selama ini sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar realisasi investasi di Babel,” ujarnya.
Selain sektor pertambangan, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan juga mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan.
Ermedi mengungkapkan, hampir seluruh sektor investasi mengalami perlambatan. Hingga saat ini belum terdapat sektor yang menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kalau yang meningkat hampir tidak ada. Rata-rata mengalami penurunan, tetapi yang paling mencolok memang terjadi di sektor primer,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp14,3 triliun. Namun hingga Triwulan I tahun 2026, realisasi investasi baru mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Meski mengakui target tersebut cukup berat untuk dicapai, pihaknya tetap optimistis melalui berbagai upaya pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha.
“Kalau melihat capaian triwulan pertama, memang cukup berat mencapai target Rp14,3 triliun. Namun kami tetap optimistis dengan melakukan pembinaan, kunjungan lapangan, serta mendorong pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Ermedi, masih menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor prioritas dalam upaya meningkatkan investasi, terutama setelah disahkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Selain pertambangan, sektor perkebunan juga dinilai masih memiliki potensi besar untuk mendongkrak realisasi investasi daerah.
“Pertambangan tetap menjadi prioritas. Di samping itu, sektor perkebunan juga akan terus didorong karena selama ini menjadi salah satu sektor dominan dalam realisasi investasi,” ungkapnya.
Terkait investasi asing, Ermedi menyebutkan bahwa PMDN masih mendominasi dibandingkan PMA. Sementara investasi asing yang masuk ke Bangka Belitung sebagian besar bergerak di sektor perkebunan sawit, terutama di wilayah Kabupaten Belitung.
Ia berharap perbaikan tata kelola pertambangan serta rencana penyerahan lahan eks tambang yang sudah tidak ekonomis kepada pemerintah daerah dapat membuka peluang investasi baru di Bangka Belitung.
“Harapan kita tata kelola timah semakin membaik sehingga mampu menarik minat investor. Apalagi jika lahan-lahan yang sudah tidak ekonomis dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan investasi,” tutupnya.***
